DLHK Provinsi Sumut Bahas Solusi Sampah Bareng Lembaga Masyarakat, Unilever Absen Jadi Sorotan

MEDAN | 1kabar.com

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penting bersama berbagai Organisasi Kemasyarakatan dan Perwakilan Perusahaan untuk membahas isu krusial tentang penanganan sampah di Sumatera Utara (Sumut). Pertemuan ini berlangsung di Gedung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Lantai 3, Medan, pada Selasa (29/04/2025).

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 (AMPHIBI), serta Not Zero Waste Management Consortium (NZWM). Namun kehadiran sejumlah Perusahaan besar tidak lengkap. Salah satunya PT. Unilever Indonesia yang disebut tidak memberikan konfirmasi ketidak hadiran, menjadi sorotan utama dalam diskusi.

Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Ir. Yuliana Siregar, MAP menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan sampah, terutama dari sisi produsen.

“Produsen sampah harus ikut bertanggung jawab. Tapi sayangnya, Unilever tidak hadir dan belum ada kabar alasan ketidak hadirannya. Akan kita surati,” ujar Yuliana Siregar.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 (AMPHIBI), Agus Salim Tanjung, juga menyoroti ketidak hadiran Unilever yang dianggap sebagai salah satu produsen sampah kemasan terbesar.

“Kemasan-kemasan kecil tak bernilai dari produk mereka justru mendominasi TPA dan lingkungan sekitar,” tegasnya.

Sampah Jadi Isu Serius : 30 Ribu Pemulung Kewalahan.

Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Risdianto, membeberkan bahwa sekitar 30 Ribu pemulung di Sumatera Utara (Sumut) telah berperan besar dalam pengelolaan sampah, termasuk 6 ribu di Kota Medan.

“Di TPA Terjun Medan saja sampah mencapai 1.500 Ton per hari. Tapi hanya 800 pemulung aktif yang mampu mengolah sekitar 20–30 Ton sampah plastik. Sisanya menumpuk,” ungkapnya.

Menurut Risdianto, peran pemulung selama ini tak hanya membantu pengurangan sampah, tapi juga menyumbang potensi ekonomi besar.

“Secara nasional, pendapatan dari aktivitas pemulung bisa mencapai Rp. 10 Triliun per Tahun,” katanya.

Sampah Plastik Masih Dominasi : Belum Ada Perubahan Signifikan Sejak 2023.

Pendiri Not Zero Waste Management Consortium (NZWM), Ahmad Syafruddin, menyampaikan bahwa berdasarkan riset mereka sejak 2023, persoalan sampah plastik masih jadi masalah utama.

“Sampah sachet, bungkus mie instan, hingga botol plastik banyak ditemukan di TPA, Sungai, dan Laut. Penanganan sampah masih jauh dari ideal,” jelasnya.

Ahmad menambahkan bahwa Indonesia, termasuk Sumatera Utara (Sumut), masih minim investor untuk teknologi daur ulang yang ramah lingkungan.

“Investor asing, seperti dari Jepang, siap membantu jika ada kemauan Politik dari Pemerintah,” tuturnya.

Inisiatif Tukar Sampah Jadi Produk : Kampanye Segera Digelar.

Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 (AMPHIBI) menawarkan solusi kreatif melalui kampanye penukaran sampah kemasan dengan produk.

“Misalnya 10 bungkus mie instan ditukar 1 kemasan. Begitu juga dengan botol minuman. Program ini akan digelar dalam kampanye selama enam bulan mendatang, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Perusahaan terkait,” ujar Agus Salim.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas pentingnya menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari ekonomi sirkular, di mana sampah bisa bernilai dan menciptakan peluang usaha baru.

Penutup :

Rapat ini menjadi langkah awal membangun sinergi antar pihak untuk menyelesaikan persoalan sampah di Sumatera Utara (Sumut) secara komprehensif. Namun ketidak hadiran produsen besar seperti Unilever menandai masih lemahnya komitmen korporasi terhadap tanggung jawab lingkungan.(***)